Mau di bawa kemana sepak bola negri kita

Nurdin Lempar Tanggung Jawab ter kait Batalnya Laga Sentralisasi DISL

Pil pahit harus diterima dua tim Jakarta, Persija Jakarta dan Persitara Jakarta Utara. Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya tidak memberikan izin pertandingan kepada keduanya. Persija dan Persitara pun harus "mengungsi" untuk melaksanakan laga kandangnya dalam lanjutan Djarum Indonesia Super League (DISL) 2008/2009.

Bahkan, Persija bisa dipastikan harus merelakan tiga poin kepada PSMS Medan. Hal itu disebabkan Macan Kemayoran -julukan Persija- tidak bisa mengadakan laga melawan PSMS di Stadion Lebak Bulus, Jakarta, sore ini.

"100 persen pertandingan melawan PSMS batal. Keputusan selanjutnya kami serahkan ke BLI (Badan Liga Sepak Bola Indonesia)," ujar Hanifditya, ketua Panpel Persija, kepada Jawa Pos kemarin (16/4).

Sesuai dengan keputusan BLI, bagi tim yang gagal mendapat izin harus memindahkan tempat pertandingannya. Kalau itu tidak bisa dilakukan dan laga tidak berjalan, tuan rumah akan dinyatakan kalah WO.

Keputusan tersebut diambil BLI usai PSSI dengan persetujuan klub membatalkan sentralisasi yang sebenarnya dilangsungkan di Jawa Timur pada 17 April-5 Mei. BLI tidak menoleransi perubahan jadwal. Sebab, klub setuju untuk membatalkan sentralisasi. "Saya tidak mau berkomentar terkait perizinan di Jakarta," kata Joko Driyono, direktur kompetisi BLI.

Kepahitan yang dialami Persija dan Persitara tentu bukan merupakan dosa mereka saja. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari keceroboan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Dialah yang memutuskan membatalkan sentralisasi. Keputusan itu juga diambil supercepat.

Memang, klub menyetujuinya. Namun, persetujuan itu bukan terjadi di forum diskusi terbuka, melainkan komunikasi lewat telepon. Nurdin mengontak manajemen satu tim. Lalu dia berbicara dengan manajemen tim lain tanpa ada perbincangan antarmanajemen tim.

Komunikasi itu pun tidak dilakukan dengan seluruh kontestan DISL yang berjumlah 18 tim. Komunikasi hanya dilakukan dengan sekitar 14 tim. Dengan hanya mengunakan cara itu Nurdin lantas mengetok palu pembatalan sentralisasi. Keputusan tersebut diambil karena tersiar kabar bahwa izin telah didapatkan masing-masing tim.

Tapi, pada kenyataannya, tidak semua mendapatkan izin. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Nurdin malah lempar tanggung jawab. "Saya belum mendapat laporan. Saya belum tahu. Tanya saja Joko (Driyono, Red)," kilah Nurdin.

Bukan lagi sekadar tanggung jawab BLI, kesulitan izin yang menimpa tim Jakarta tersebut juga merupakan tanggung jawab PSSI sebagai payung organisasi seluruh klub Indonesia. Apalagi keputusan pembatalan sentralisasi datang dari PSSI. "Ini kan masalah teknis. Jadi, tolong tanyakan ke Joko saja," kelit Nurdin.

BLI Plinplan soal Persija

Pertandingan Persija Jakarta lawan PSMS Medan yang dijadwal kemarin (17/4) gagal terlaksana. Panpel Persija gagal menghelat pertandingan lantaran tidak mendapatkan izin dari aparat keamanan.

Kendati sudah tahu faktanya, Badan Liga Sepak Bola Indonesia (BLI) ternyata belum memutuskan hasil pertandingan tersebut. BLI tidak berani menyatakan bahwa Persija kalah WO. "Status pertandingannya kami tangguhkan. Kami akan melakukan pengumpulan data sebelum mengambil keputusan," kata Joko Driyono, direktur kompetisi BLI, kemarin.

Sikap BLI itu jelas mencerminkan ketidaktegasan mereka. Sebelumnya, mereka berkoar tidak bakal memberikan toleransi kepada klub yang gagal melangsungkan pertandingan. Sebab, klub sudah sepakat untuk membatalkan sentralisasi yang direncanakan di Jawa Timur pada 17 April hingga 5 Maret.

"Jika klub gagal mendapatkan izin, mereka harus pindah tempat pertandingan. Jika itu tidak terpenuhi dan pertandingan gagal dilaksanakan, tuan rumah dinyatakan kalah WO," sebut Joko Senin lalu (13/4).

Tapi, apa yang kini terjadi? Ketika Persija sudah dipastikan gagal melaksanakan partai kandangnya menjamu PSMS, BLI justru tidak berani mengambil sikap tegas. Padahal, Macan Kemayoran -julukan Persija- juga termasuk tim yang menyetujui kalau sentralisasi dibatalkan. Mereka juga termasuk dalam daftar tim yang siap menanggung konsekuensi atas pembatalan sentralisasi tersebut. Mengacu fakta itu, tentu sudah seharusnya Persija dinyatakan kalah WO.

"BLI tidak memiliki pegangan untuk memutuskan status WO. Kami akan melakukan penelusuran dulu. Mungkin setelah itu kami menyerahkan datanya ke komisi disiplin," dalih Joko.

Belum lagi masalah gaji pemain , kasus pemain , kemana para pengurus pssi selama ini....?

Share